AS-Israel: Palestina Boleh Merdeka, Tapi tak Berdaulat!

REPUBLIKA.CO.ID, Amerika dan Israel masih terus bergerilya untuk menghapus hak-hak bangsa Palestina,
termasuk hak untuk membentuk negara merdeka Palestina. Tapi upaya ini mendapat perlawanan dan penentangan keras dari bangsa Palestina dan masyarakat internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, Liga Arab mengeluarkan pernyataan menolak penetapan sementara bagi teritorial negara Palestina yang bakal dibentuk. Menjelang peringatan Hari Nakbah (Prahara Palestina), 63 tahun pendudukan Palestina, Liga Arab menegaskan pembentukan negara Palestina dengan ibukota al-Quds.

Liga Arab dalam pernyataannya meminta masyarakat internasional mengakui negara Palestina sebagai langkah awal pembentukan negara merdeka Palestina. Sebaliknya, rezim Zionis Israel selalu berusaha mencegah terbentuknya negara Palestina merdeka.

Sementara Amerika Serikat yang dikenal sebagai pendukung utama Zionis Israel turut meningkatkan tekanan terhadap Palestina. Langkah yang tengah ditempuh Israel dan AS adalah berupaya membuat negara merdeka Palestina yang akan terbentuk nanti tidak independen, tidak memiliki senjata dan militer serta tidak memiliki teritorial layaknya negara merdeka lainnya.

Berdasarkan rencana berbau konspirasi rezim Zionis Israel, negara Palestina yang akan dibentuk tidak berhak mengontrol teritorial darat dan zona udaranya. Hanya Israel yang berhak mengontrol perbatasan dan zona udara negara Palestina.

Beberapa waktu lalu, Hassan Khraisheh, anggota parlemen Palestina membongkar rencana konspirasi Amerika terhadap Palestina. Karena dalam draf yang disusun Amerika terkait pembentukan negara Palestina telah dijelaskan bahwa Israel akan mengontrol zona udara negara Palestina.

Dalam draf itu juga telah disebutkan bahwa negara Palestina tidak berhak memiliki angkatan bersenjata, bahkan tidak boleh memiliki senjata. Berdasarkan draf yang diusulkan Amerika, negara Palestina tidak berhak untuk berkoalisi dengan satu negarapun di Timur Tengah.

Selain itu, kebijakan luar negeri Palestina juga harus di bawah kontrol Amerika dan rezim Zionis Israel. Rencana yang disusun oleh Amerika dan Israel ini pada kenyataannya menafikan pembentukan negara merdeka Palestina dengan ibukota al-Quds.

Tak pelak, sebuah negara yang tidak memiliki tentara, tidak punya kebijakan luar negeri yang independen, tidak memiliki teritorial dan tidak berdaulat tidak dapat dikatakan sebuah negara. Kebijakan luar negeri pemerintah Barack Obama tidak berbeda dengan para pendahulunya terkait masalah Palestina.

Presiden Obama lebih memilih bersikap diam terkait sejumlah isu penting Palestina teritorial, hak kembali pengungsi Palestina dan tenggat waktu pembentukan negara merdeka Palestina. Sebelumnya, pemerintah Obama telah menyatakan penolakannya soal pengakuan negara Palestina yang akan dibahas PBB pada September 2011.

Artinya, Barack Obama tidak berbeda dengan presiden Amerika sebelumnya. Setiap presiden Amerika terpilih senantiasa memihak rezim Zionis Israel dan menistakan hak-hak bangsa Palestina. Selain itu, dukungan mutlak Gedung Putih atas aksi-aksi rezim zionis Israel membuat rezim penjajah ini semakin congkak untuk mencegah pembentukan negara merdeka Palestina.

Sumber

Posted in: News Info